Desember 03, 2025
Banda Aceh – Hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Aceh sejak pertengahan November 2025 menyebabkan banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di provinsi itu. Bencana hidrometeorologi tersebut berdampak luas, menewaskan ratusan warga serta memaksa ratusan ribu lainnya mengungsi.
Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), banjir melanda sedikitnya 18 kabupaten/kota, termasuk Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Gayo Lues, Bener Meriah, Lhokseumawe, dan Langsa. Sebagian wilayah mengalami banjir setinggi 1–2 meter, sementara beberapa kecamatan di Aceh Utara dan Aceh Tamiang dilaporkan terisolasi akibat akses yang terputus.
Bencana tersebut menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Laporan resmi mencatat 249 orang meninggal dunia dan lebih dari 660.000 jiwa terpaksa mengungsi ke pos-pos penampungan darurat. Total warga terdampak mencapai 1,4 juta jiwa, tersebar di ribuan gampong yang terendam banjir atau dilanda longsor.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi sejak 28 November hingga 11 Desember 2025. Kebijakan ini diambil untuk mempercepat proses evakuasi, distribusi logistik, dan penanganan korban di wilayah-wilayah paling parah.
“Penanganan harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Banyak daerah sulit dijangkau karena jalan dan jembatan rusak,” ujar Mualem saat meninjau lokasi banjir.
BPBA melaporkan ribuan rumah warga, fasilitas pendidikan, lahan pertanian, rumah ibadah, hingga jaringan infrastruktur vital mengalami kerusakan berat. Sejumlah jalur utama seperti Jalan Nasional Medan–Banda Aceh sempat lumpuh karena genangan tinggi dan material longsor.
Banjir besar ini dipicu curah hujan ekstrem yang berlangsung berhari-hari, diperparah kondisi geologi yang labil serta pendangkalan sungai di beberapa daerah. Para ahli mengingatkan perlunya mitigasi jangka panjang, termasuk rehabilitasi daerah aliran sungai dan penguatan infrastruktur anti-banjir.
Hingga hari ini, tim SAR, relawan, TNI–Polri, PMI, dan BPBD kabupaten/kota masih melakukan evakuasi warga, pendataan kerusakan, serta penyaluran kebutuhan dasar seperti makanan, selimut, obat-obatan, dan layanan kesehatan.
Sementara itu, pemerintah pusat diminta turun tangan lebih luas mengingat besarnya skala bencana. Pemulihan pascabencana diperkirakan membutuhkan waktu panjang dan anggaran besar.
