Musim Pemilu (Pilkada) Guru Jadi “Primadona”

Guru merupakan salah satu komponen masyarakat yang memiliki  tugas mengajar dan mendidik anak bangsa. Karena tugas mulia ini banyak masyarakat sangat mengharapkan guru dapat bekerja secara profesional.

Harapan Masyarakat yang cukup besar itu dapat dipahami karena guru merupakan garda terdepan dalam memajukan pendidikan. Bila suatu bangsa pendidikannya maju, maka  dapat dipastikan negara tersebut berada pada jajaran negara maju.

Begitu pentingnya pendidikan, maka ekspektasi masyarakat juga  besar terhadap ujung tombaknya untuk lebih fokus dalam menjalankan tugasnya. Sehingga harapan pendidikan maju akan lebih cepat tercapai.

Karena itu, seluruh lapisan masyarakat mengharapkan guru tidak terpengaruh dengan hal-hal di luar tugas keprofesionalannya. Termasuk  dalam kegiatan-kegiatan politik praktis.

Namun demikian, sebagai anggota masyarakat terkadang guru sulit untuk tidak bersentuhan dengan  kegiatan politik. Ada-ada saja yang ingin memanfaatkan guru. Apalagi guru memiliki  kharisma tersendiri sebagai anggota masyarakat.

Bahkan, sejumlah guru dalam masyarakat dipercaya sebagai “penasehat” dalam mengambil keputusan. Lebih dari pada itu, ada sebagian yang lain dijadikan pemangku adat atau pimpinan kegiatan lain.

Meskipun sejumlah guru sadar  tidak diperbolehkan untuk berpolitik praktis. Tetapi karena kelebihannya dalam masyarakat, banyak pihak yang memiliki kepentingan politik selalu ingin mengambil simpatik guru.

Faktor utamanya,  seperti yang telah disebutkan, guru memiliki pengaruh dalam masyarakat. Kemudian juga secara kuantitatif juga menjadi pertimbangan tersendiri.

Secara nasional guru PNS mencapai 40 persen dari jumlah PNS seluruh nya.  Belum lagi guru-guru non PNS yaitu guru honorer dan guru-guru di sejumlah yayasan pendidikan yang jumlahnya cukup banyak.

Coba dibayangkan bila setiap guru mau mempengaruhi sejumlah warga masyarakat  dalam sebuah komunitas. Maka betapa suara yang mampu diraup oleh politisi maupun partai. Maka, karena itu politisi dan partai politik tidak mungkin memandang sebelah mata guru.

“Primadona” Pilkada

Sudah menjadi rahasia umum,banyak politisi dari berbagai partai bila sudah dekat pilkada atau pemilu dapat dipastikan mendekati  guru. Tujuannya tentu untuk kepentingan partainya dalam mendulang suara.

Karena itu, maka dilakukan berbagai cara untuk menarik simpati para  guru.Berbagai pendekatan dilakukan dilakukan politisi maupun partai pendukungnya. Baik secara simbolik, bikin modus, transparan dan agak kasar.

Sebagai contoh, bila sudah mendekati atau menjelang perhelatan seperti pemilu, pasti ada acara semacam seminar  misalnya. Tentu tema-nya berkaitan dengan pendidikan atau guru. Tetapi acaranya sudah disetting sedemikian rupa. Pada ujung-ujung ada agenda tertentu dari sponsor.

Terkadang even seperti pertandingan olah raga dan perlombaan lainnya muncul tiba-tiba sesuai agenda politik. Sebenarnya tidak menjadi persoalan. Tetapi kenapa biasanya even-even tertentu seperti itu tidak lakukan secara reguler.

Begitu pula janji-janji, misal berkaitan masalah-masalah yang dihadapi guru. Ada yang menjanjikan penambahan uang tunjangan kinerja dan sebagainya.

Banyak cara yang dilakukan untuk memperoleh simpati guru. Ada yang mendekati pimpinan organisasi guru. Bahkan yang ekstrim memanfaatkan kepala dinas pendidikan dan jajarannya. Tentu ini dilakukan, biasanya partai yang memiliki “power”. Tentu yang partai-partai yang memiliki link kekeuasaan. Paling kurang dengan cara mengingatkan bahwa yang duduk di kursi itu bisa dapat digantikan kapan saja.

Pendekatan itu dilakukan untuk merebut hati para guru yang tersebar di seluruh pelosok daerah. Sebab, guru memiliki kualitas dan kuantitas untuk memenang konstestan tertentu. Namun, guru tak semudah itu dapat ditaklukkan. Sebagai seorang guru pertimbangan utamanya adalah program-program yang ditawarkan. @dj.